Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Lapas Pemuda Madiun, Rudi Kristiawan, didampingi jajaran pejabat struktural, JFU, dan JFT di ruang teleconference Lapas Pemuda Madiun. Keikutsertaan tersebut menjadi bentuk komitmen Lapas Pemuda Madiun dalam mengikuti arahan dan kebijakan strategis yang disampaikan oleh jajaran pimpinan pusat sekaligus memastikan setiap kebijakan dapat dipahami dan ditindaklanjuti di tingkat satuan kerja.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan berlangsung pada 20–23 September 2026. Dalam pengarahan, disampaikan sejumlah agenda strategis bidang Pemasyarakatan, di antaranya perbaikan tata kelola layanan publik serta kesiapan implementasi KUHP dan KUHAP dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Pemasyarakatan, antara lain terkait pembentukan Pos Bapas, rotasi pejabat, penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta optimalisasi peran kehumasan dalam membangun citra positif Pemasyarakatan.
Jajaran Pemasyarakatan juga diarahkan untuk memperkuat publikasi berbagai program positif, termasuk pelayanan publik, UMKM, dan ketahanan pangan. Selain itu, akan dilaksanakan operasi gabungan pada 15–25 September 2026 dengan melibatkan BNNK, Kepolisian, Brimob, dan Kodim dengan sasaran pemeriksaan handphone serta narkoba melalui tes urine.
Dalam kesempatan tersebut turut disampaikan evaluasi Quick Wins Layanan Publik Pemasyarakatan. Dari 52 layanan yang dievaluasi, terdapat layanan pengungkit dan tiga layanan prioritas, yaitu Hak Integrasi, Penelitian Kemasyarakatan, serta Sistem Database Pemasyarakatan. Ketiga layanan tersebut menjadi target capaian dalam upaya meningkatkan kualitas dan tata kelola pelayanan publik Pemasyarakatan.
Kepala Lapas Pemuda Madiun, Rudi Kristiawan, menyampaikan bahwa pengarahan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas di satuan kerja dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
“Kami siap menindaklanjuti setiap arahan yang disampaikan. Tidak hanya dari sisi keamanan dan ketertiban, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, serta publikasi kinerja dan kegiatan positif Lapas. Seluruh jajaran harus memiliki pemahaman yang sama agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” ujar Rudi.
Melalui kegiatan pengarahan ini, Lapas Pemuda Madiun berkomitmen memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan fungsi pengawasan, serta memperkuat kehumasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. (Humas Lapas Pemuda Madiun)
