PONOROGO – Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027, Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama TNI-Polri dan seluruh unsur terkait memperkuat kesiapsiagaan melalui Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026/2027 di Aloon-aloon Ponorogo, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdiyarita, S.H., dan dihadiri Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa, S.H., S.I.K., M.H., Dandim 0802 Ponorogo, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, BPBD, Basarnas, serta unsur relawan dan potensi masyarakat. Kegiatan juga dirangkaikan dengan simulasi rencana kontingensi bencana cuaca ekstrem periode 2026–2029.
Apel tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana. Langkah ini dinilai penting mengingat Ponorogo memiliki sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan prakiraan BMKG, awal musim hujan di Kabupaten Ponorogo diperkirakan berlangsung mulai minggu ketiga November hingga minggu ketiga Desember 2026. Sementara itu, Kajian Risiko Bencana Tahun 2026–2029 menetapkan tiga ancaman prioritas, yakni tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem.
Ancaman tersebut bukan tanpa alasan. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 100 kejadian tanah longsor, 47 kejadian banjir, dan 29 kejadian cuaca ekstrem. Berbagai peristiwa itu mengakibatkan 15 rumah rusak, lima jembatan rusak, tanggul jebol di 13 titik, serta kerusakan lahan pertanian mencapai 177,15 hektare.
Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa menegaskan, kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana. Menurutnya, upaya penanggulangan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan personel dan peralatan, tetapi juga membutuhkan kecepatan bertindak serta koordinasi yang efektif.
"Prinsipnya, kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bergerak. Seluruh personel dan stakeholder harus memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing, memastikan peralatan siap digunakan, dan membangun komunikasi yang efektif. Ketika terjadi keadaan darurat, respons harus cepat, tepat, dan terkoordinasi, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama," demikian rumusan pernyataan Kapolres yang dapat dikonfirmasi untuk publikasi.
Ia juga menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, tenaga kesehatan, relawan, hingga masyarakat. Sinergi tersebut harus dibangun sejak tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Dalam apel tersebut juga dilakukan penyerahan perlengkapan penanganan bencana kepada perwakilan personel Polres Ponorogo, Kodim 0802 Ponorogo, dan BPBD Kabupaten Ponorogo. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanggulangan bencana cuaca ekstrem serta pemeriksaan pasukan dan peralatan.
Melalui kegiatan ini, kesiapan personel, kelengkapan sarana prasarana, ketersediaan logistik, dan mekanisme koordinasi lintas sektor diharapkan semakin optimal. Dengan demikian, seluruh unsur dapat bergerak secara terpadu ketika menghadapi situasi darurat.
Kesiapsiagaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana sekaligus melindungi keselamatan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan.
